Page 24 - EDISI II - Juli 2024
P. 24

SIGI









                   Bagaimana harus melihat PP Minerba yang       Apakah ormas punya keahlian, bukankah
                baru ini,  sempat ditolak Menko Marves Luhut       tidak mudah mengeksplorasi tambang?
                 Binsar Pandjaitan, lalu akhirnya dilanjutkan,     Sebenarnya ormas tanpa ada PP juga bisa
                   sebenarnya bagaimana latar belakangnya?     mengelola tambang. Tinggal bikin badan usaha,
                   Ini harus dibaca dalam bingkai 4 hinga 6    daftar, lalu ikut lelang. Hanya sekarang tak perlu
               sebelum pemilu. Jadi 4 bulan sebelum pilpres,   ikut lelang.  Artinya, apa pentingnya PP ini memperluas

               Presiden Jokowi sudah teken Perpres 70. Nah,    lagi, tidak substantif. Apalagi, ormas yang diperluas
               dalam Perpres 70 itu di pasal 2 sudah disebutkan   akan jadi masalah besar.  Ormasnya yang tak punya
               satgas punya kewenangan untuk menerbitkan       pengalaman di sektor tambang akan bekerjasama
               perizinan pada wilayah-wilayah konsesi yang     dengan pihak ketiga. Dan di undang-undang kita
               izinnya sudah dicabut. Disebutkan perizinan     itu juga  dimungkinkan  karena  ada izin  jasa
               juga diberikan pada kepada BUMD dan ormas,      penambangan.  Dia akan bekerjasama dengan
               tapi ormasnya masih umum.                       pemilik jasa-jasa penambangan. Dalam penambangan

                   Saat itu muncul kritik, Perpres ini ngawur karena   ada jasa penyedia tenaga kerja, ada jasa penyedia
               tak punya dasar hukum.  Perpres ini tak bisa loh   alat berat, ada jasa survey, jasa teknik tambang
               jadi dasar terbitnya izin. Kalau mau harus ubah   dan sebagainya.
               PP-nya dahulu. Ternyata setelah 6 bulan jelang           Jika ini tetap dipaksakan, apa yang
               pilkada PP-nya diubah yang memberikan  prioritas        akan terjadi di tata kelola tambang?
               kepada ormas Keagaman untuk mengurus atau           Tentu tujuan mulianya tidak akan tercapai
               mendapatkan IUP yang bersumber dari eks PKP2B.   yakni menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena
                   Nah sekarang mau pilkada lagi. Revisi ini   ormas nantinya hanya akan meminta fee.  Berburu
               harus dibingkai dalam momentum politik          rente saja, Celah korupsi akan bertambah besar.

               sebenarnya. Jadi tak bisa seolah-olah berdiri   Ada biaya-biaya yang aneh bin ajaib yang bisa
               sendiri.  Ketika semua dikebut 4 bulan sebelum   terjadi persis korupsi timah.
               pilpres dan enam bulan sebelum pilkada ya sulit          Lantas, ormas seharusnya bersikap
               sekali untuk bilang ini tidak punya muatan politis.                            bagaimana?
                   Karena ormas dalam kenyataan politik kita       Sebetulnya ormas harus periksa ulang tawaran
               adalah kekuatan paling berpengaruh. Karena punya   ini. Jangan-jangan ini justru menjerumuskan
               kemampuan mobilisasi massa. Bisa menentukan     ormas keagamaan. Makanya kita tidak setuju

               siapa yang akan dipilih secara bersama-sama dalam   karena sejak awal kemerdekaan tambang selalu
               kontestasi politik, pilpres ataupun pilkada. Apalagi   dikelola dalam sejarah yang koruptif. Ketika
               dalam demokrasi kita yang satu orang satu suara   dikelola di daerah, marak korupsi di daerah.
               ini kan.  Sehingga rasa-rasanya itu yang kental   Saat ditarik ke pusat, dua dirjen Minerba Kementrian
               sekali muatan politiknya.                       ESDM terseret korupsi. Lalu yang paling berbahaya
                                                               adalah kerusakan yang diciptakan. Rusak hari
                                                               ini tak bisa pulih hari ini juga. Bahkan ada yang
                                                               tidak terpulihkan sama sekali.





        24      Onenews Magazine                                                             Onenews Magazine  24
                                                                                               EDISI JUNI 2024
                EDISI JULI 2024
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29