Page 24 - EDISI II - Juli 2024
P. 24
SIGI
Bagaimana harus melihat PP Minerba yang Apakah ormas punya keahlian, bukankah
baru ini, sempat ditolak Menko Marves Luhut tidak mudah mengeksplorasi tambang?
Binsar Pandjaitan, lalu akhirnya dilanjutkan, Sebenarnya ormas tanpa ada PP juga bisa
sebenarnya bagaimana latar belakangnya? mengelola tambang. Tinggal bikin badan usaha,
Ini harus dibaca dalam bingkai 4 hinga 6 daftar, lalu ikut lelang. Hanya sekarang tak perlu
sebelum pemilu. Jadi 4 bulan sebelum pilpres, ikut lelang. Artinya, apa pentingnya PP ini memperluas
Presiden Jokowi sudah teken Perpres 70. Nah, lagi, tidak substantif. Apalagi, ormas yang diperluas
dalam Perpres 70 itu di pasal 2 sudah disebutkan akan jadi masalah besar. Ormasnya yang tak punya
satgas punya kewenangan untuk menerbitkan pengalaman di sektor tambang akan bekerjasama
perizinan pada wilayah-wilayah konsesi yang dengan pihak ketiga. Dan di undang-undang kita
izinnya sudah dicabut. Disebutkan perizinan itu juga dimungkinkan karena ada izin jasa
juga diberikan pada kepada BUMD dan ormas, penambangan. Dia akan bekerjasama dengan
tapi ormasnya masih umum. pemilik jasa-jasa penambangan. Dalam penambangan
Saat itu muncul kritik, Perpres ini ngawur karena ada jasa penyedia tenaga kerja, ada jasa penyedia
tak punya dasar hukum. Perpres ini tak bisa loh alat berat, ada jasa survey, jasa teknik tambang
jadi dasar terbitnya izin. Kalau mau harus ubah dan sebagainya.
PP-nya dahulu. Ternyata setelah 6 bulan jelang Jika ini tetap dipaksakan, apa yang
pilkada PP-nya diubah yang memberikan prioritas akan terjadi di tata kelola tambang?
kepada ormas Keagaman untuk mengurus atau Tentu tujuan mulianya tidak akan tercapai
mendapatkan IUP yang bersumber dari eks PKP2B. yakni menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena
Nah sekarang mau pilkada lagi. Revisi ini ormas nantinya hanya akan meminta fee. Berburu
harus dibingkai dalam momentum politik rente saja, Celah korupsi akan bertambah besar.
sebenarnya. Jadi tak bisa seolah-olah berdiri Ada biaya-biaya yang aneh bin ajaib yang bisa
sendiri. Ketika semua dikebut 4 bulan sebelum terjadi persis korupsi timah.
pilpres dan enam bulan sebelum pilkada ya sulit Lantas, ormas seharusnya bersikap
sekali untuk bilang ini tidak punya muatan politis. bagaimana?
Karena ormas dalam kenyataan politik kita Sebetulnya ormas harus periksa ulang tawaran
adalah kekuatan paling berpengaruh. Karena punya ini. Jangan-jangan ini justru menjerumuskan
kemampuan mobilisasi massa. Bisa menentukan ormas keagamaan. Makanya kita tidak setuju
siapa yang akan dipilih secara bersama-sama dalam karena sejak awal kemerdekaan tambang selalu
kontestasi politik, pilpres ataupun pilkada. Apalagi dikelola dalam sejarah yang koruptif. Ketika
dalam demokrasi kita yang satu orang satu suara dikelola di daerah, marak korupsi di daerah.
ini kan. Sehingga rasa-rasanya itu yang kental Saat ditarik ke pusat, dua dirjen Minerba Kementrian
sekali muatan politiknya. ESDM terseret korupsi. Lalu yang paling berbahaya
adalah kerusakan yang diciptakan. Rusak hari
ini tak bisa pulih hari ini juga. Bahkan ada yang
tidak terpulihkan sama sekali.
24 Onenews Magazine Onenews Magazine 24
EDISI JUNI 2024
EDISI JULI 2024