Page 28 - e-modul

bagian-bagian yang perlu Anda ketahui.Keterangan berikut ini sesuai dengan penjelasan yang

terdapat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2015 sebagai berikut:
• Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Baris kode dan NSFP yang ada pada gambar faktur di atas harus diisi dengan:

1. Kode transaksi 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Badan Pengelola Dana yang
melakukan pungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kode status, kode tahun penerbitan dan nomor urut faktur pajak diisi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

• Pengusaha Kena Pajak

Bagian ini diisi dengan keterangan nama, alamat dan NPWP Badan Usaha yang
melakukan penyerahan BKP/JKP.

• Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
Kolom ini terdiri dari beberapa keterangan seperti:

1. Nama dan alamat yang wajib diisi dengan nama serta alamat dari pihak PKP Pembali

2. NPWP disesuaikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP pembeli
• Pengisian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Diserahkan

Dalam contoh gambar faktur di atas, terdapat tabel yang berisi keterangan BKP/JKP

yang diserahkan. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan meliputi:
1. Nomor Urut: Diisi dengan nomor urut barang/jasa yang diserahkan.

2. Nama BKP/JKP: Diisi dengan nama BKP yang diserahkan
3. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin: Diisi dengan harga jual/penggantian atas

Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi uang muka/
termin. Baris ini memiliki beberapa keterangan yang harus Anda perhatikan

diantaranya :

a. Ketika diterima uang muka/termin, maka yang menjadi dasar penghitungan PPN adalah
jumlah uang muka/ termin yang bersangkutan.

b. Jika pembayaran harga jual/ penggantian/ uang muka/ termin dilakukan dengan
menggunakan mata uang asing, maka hanya baris “Dasar Pengenaan Pajak” dan baris

“PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak” yang harus dikonversikan ke dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan

pada saat pembuatan Faktur Pajak.

c. Jika keterangan nama BKP/JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu
faktur pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat :

24