Page 4 - Microsoft Word - E-MODUL GAMBAR DASAR TEKNIK MESIN KLAS X
P. 4

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

                                                 DESA PADEG KECAMATAN CERME
                                                          KABUPATEN GRESIK
                                                Jln Raya Padeg No.2 Padeg Kode Pos 61171

                                KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
                                            NOMOR: 143.03/KEP.BPD/II/2023
                                                     TENTANG LAPORAN
                                                            KINERJA
                                       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEG
                                       KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
                                      BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEG,
                    Menimbang         : a.  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuanPasal
                                      51      ayat      (3)      Peraturan      DaerahKabupaten    Gresik
                                      Nomor    2    Tahun2017  tentang  Pedoman  Pembentukan
                                      Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai- mana  dimaksud
                                      pada  ayat  (3)  laporan  kinerja  BPD  dilaporkan  secara
                                      tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan
                                      kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara
                                      tertulis dan/ atau lisan;
                                   b.  bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan
                                      Permusyawaratan Desa sebagaimana di maksud huruf a,
                                      maka       perlu       menetapkan          Keputusan         Badan
                                      Permusyawaratan  Desa  tentang  Laporan  Kinerja  Badan
                                      Per- musyawaratan Desa Padeg;
                  Mengingat        : 1.  Undang-Undang      Republik      Indonesia Nomor 6
                                      Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik
                                      Indonesia Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan Lembaran
                                      Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
                                      2.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014  tentang
                                      Pemerintahan    Daerah    (LembaranNegara    Republik
                                      Indonesia    Tahun    201Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
                                      Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana

                                      telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
                                      Undang  Nomor  1Tahun    2022    tentang    tentang
                                      HubunganKeuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
                                      Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                                      Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara

                                      Republik Indonesia Nomor 6757);







                                                              iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9