Page 114 - Kelas X PPKn BS press
P. 114
Sumber: www.dprd-ntbprov.go.id
Gambar 4.1 Seiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya.
Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan
kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada
instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan
kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama
pemerintah pusat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat
di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah
dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan
keputusan.
Menurut Amran Muslimin (2009:120, desentralisasi dibedakan atas 3
(tiga) bagian.
1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah
pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah
tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh
rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
102 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
