Page 50 - Kelas X PPKn BS press
P. 50

budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian,
                      meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat
                      dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                         Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember
                      1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
                      Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan
                      yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik
                      Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang
                      wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian
                      merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional
                      yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan

                      batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik
                      terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan
                      dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).
                         Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut
                      teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut
                      terendah. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu
                      kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi
                      sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu    Info Kewarganegaraan
                      bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian
                      ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah
                      Pengganti   Undang-Undang     Nomor    4/
                      PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
                         Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda,
                      Republik   Indonesia  menganut    konsep

                      negara kepulauan yang berciri Nusantara
                      (archipelagic state). Konsep itu kemudian
                      diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982    Sumber: www.pahlawancenter.com
                                                                   Gambar 2.3 Ir. H. Juanda
                      (UNCLOS 1982 = United Nations Convention     Kartawidjaya adalah
                      on the Law of the Sea) yang ditandatangani   pahlawan kemerdekaan
                                                                   nasional sesuai dengan SK
                      di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982.         Presiden No. 244 tahun
                                                                   1963 tanggal 29 November
                      Indonesia kemudian meratiikasi UNCLOS        1963.
                      1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-
                      Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui
                      Indonesia sebagai negara kepulauan.




                 38    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55