Page 109 - PPKn Kelas XI BS press
P. 109

seorang  wakil  ketua.  Hakim pengadilan  adalah  pejabat  yang  melaksanakan
                       kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul
                       ketua  Mahkamah Agung.  Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara
                       diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tata usaha negara.
                       2)   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

                          Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan
                       daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  provinsi.  Pengadilan  tinggi  tata  usaha
                       negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan
                       pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera,
                       dan sekretaris.  Pimpinan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas seorang
                       ketua dan seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara diambil
                       sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah
                       hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara diambil
                       sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi   Info Kewarganegaraan
                       tata usaha negara.

                       e.   Mahkamah Konstitusi
                                                              Perbedaan peradilan sipil dan
                          Mahkamah Konstitusi merupakan       militer dapat ditinjau dari dua
                       perwujudan dari pasal 24 C Undang-     aspek.
                       Undang    Dasar   Negara    Republik   1.  Fungsi. Pengadilan
                       Indonesia  Tahun 1945. Lebih lanjut       sipil berfungsi sebagai
                       Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam       penyelenggara peradilan
                                                                 sipil guna menegakkan
                       Undang-Undang RI Nomor 24  Tahun          hukum dan keadilan bagi
                       2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan      rakyat sipil, sedangkan
                       Undang-Undang RI Nomor 8  Tahun           peradilan militer
                       2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-     diperuntukkan bagi
                                                                 anggota militer/TNI.
                       Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
                       Mahkamah Konstitusi.                   2.  Pejabat yang berwenang
                          Mahkamah  Konstitusi  terdiri  dari  9   sebagai penuntut umum.
                       (sembilan) orang hakim konstitusi yang    Dalam pengadilan sipil
                                                                 pejabat yang berwenang
                       diajukan  masing-masing 3 (tiga)  orang   bertindak sebagai penuntut
                       oleh  DPR, presiden,  dan  Mahkamah       umum disebut jaksa,
                       Agung dan ditetapkan dengan Keputusan     sedangkan dalam peradilan
                                                                 militer disebut oditur.
                       Presiden. Susunan organisasinya terdiri





 98 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK                                                          PPKn | 99
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114