Page 62 - PPKn Kelas XI BS press

a. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi
“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
1) Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrastis dan berbentuk
federasi”
2) Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat
dan Senat”
d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:
1) Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”
2) Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan
rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan rakyat”
Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara
normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan

apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk
melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau
tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar
berikut ini.
a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih
oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang
hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat
mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak
kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang,
bahkan yang akan dijalaninya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya
menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas,
yaitu perilaku anak dan isterinya, juga sanak keluarganya terutama yang
berkaitan dengan jabatannya.
b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak
hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang
lain tertutup sama sekali.

52 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK PPKn | 53