Page 11 - MONITORING ISU 15-19 Agustus 2022

Isu

3.

Gencar Dihilirisasi,

Tambang Nikel Malah Rugikan

Negara Triliunan

Penangkapan pelaku tambang ilegal dalam kawasan hutan produksi terus

digalakan oleh Tim operasi yang terdiri atas Penyidik Balai Penegakan

Hukum (Balai Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) Wilayah Sulawesi, Polda Sultra, dan Kejati Sultra.

Bahkan, Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) Wilayah Sulawesi, pernah menyherahkan seorang direktur

perusahaan tambang sebagai tersangka tambang nikel ilegal dalam

kawasan Hutan Produksi Terbatas beserta barang bukti 3 (tiga) eksavator

dan 3 (tiga) dump truck ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Tenggara.

Namun demikian, aktivitas ilegal masih menjadi sorotan, terutama yang

dilakukan oleh PT Babarina Putra Sulung (BPS).

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani 19 surat pencabutan

Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah menekankan pencabutan itu

tidak ditujukan kepada satu kelompok tertentu melainkan merata.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendesak

Polri untuk menindak perusahaan yang dianggap tidak lagi memiliki

wewenang melakukan penambangan. Adapun izin yang dimiliki PT BPS

telah dicabut sesuai arahan Presiden Jokowi terkait penataan perizinan

sektor pertambangan minerba ditindak lanjuti Kementerian

Investasi/BKPM mencabut 39 IUP di Sulawesi Tenggara sesuai surat nomor

66/A.9/B.3/2022 tanggal 11 Maret 2022, salah satunya PT BPS di Kolaka.