Page 15 - KARTU SOAL PPKn_7_PAT 2023
P. 15
KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA
Nama Madrasah : MTs INDONESIA Jenis Tes : Penilaian Akhir Tahun (PAT)
Mata Pelajaran : PPKn Jumlah Soal : 40
Kurikulum : 2013 Tahun Pelajaran : 2022 / 2023
Kelas / Semester : 7 / Genap Penyusun : TIEM MGMP PPKn
Kompetensi Inti/Ruang Buku Sumber : Saputra, Lukman Surya, dkk.. (2016). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs
Lingkup Kelas VII. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
No.Soal Rumusan Butir Soal
0
29 29. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan....
Kompetensi Dasar/Hasil Level Kognitif
Belajar/Indikator
0
0
Kunci Pilihan Jawaban
a. kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah
Materi B
Otonomi daerah b. aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah
d. kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah
Indikator Soal
e.
Menjelaskan hakikat otonomi daerah
KARTU SOAL BENTUK PILIHAN GANDA
Nama Madrasah : MTs INDONESIA Jenis Tes : Penilaian Akhir Tahun (PAT)
Mata Pelajaran : PPKn Jumlah Soal : 40
Kurikulum : 2013 Tahun Pelajaran : 2022 / 2023
Kelas / Semester : 7 / Genap Penyusun : TIEM MGMP PPKn
Kompetensi Inti/Ruang Buku Sumber : Saputra, Lukman Surya, dkk.. (2016). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs
Lingkup Kelas VII. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
No.Soal Rumusan Butir Soal
0 30 30. Berikut ini merupakan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah ….
Kompetensi Dasar/Hasil Level
Belajar/Indikator Koginitif
0
0
Kunci Pilihan Jawaban
a. pengelolaan seluruh kekayaan alam sesuai aspirasi masyarakat daerah
Materi D
Otonomi daerah b. mengadakan hubungan luar negeri dengan ijin presiden
c. mengangkat tentara dan polisi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing
d. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
Indikator Soal
e.
Mengidentifikas hak daerah
dalam menyelenggarakan
otonomi daerah
