Page 179 - Juklak Akademik

BAB V
S AN KS I
Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap BAB IV Keputusan ini dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Penolakan untuk memberikan pelayanan akademik dan/atau administrasi tertentu;
d. Pembatalan hak tempuh untuk satu atau seluruh mata kuliah pada satu semester;
e. Larangan untuk aktif (penskorsan) sebagai mahasiswa di kampus untuk satu
semester atau lebih;
f. Pemecatan sebagai mahasiswa.
(2) Jenis dan berat-ringannya sanksi untuk setiap pelanggaran keputusan ini ditentukan
oleh Dekan dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kepakan hukum,
proporsionalitas, dan tujuan pendidikan.
(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (1) butir a dan c dapat dilakukan oleh setiap
pejabat universitas/fakultas, dosen, dan pegawai.
(4) Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana ayat (1) butir b, d, dan e dilakukan secara
tertulis dengan Surat Keputusan Dekan.
(5) Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana ayat (1) butir f dilakukan secara tertulis dengan
Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan.
(6) Konsekuensi keuangan bjgi mahasiswa yang mendapat sanksi, perlu ditetapkan pula
pada penetapan penjatuhan sanksi, dengan memperhatikan aturan keuangan yang
berlaku.

BAB VI
PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI
Pasal 15

(1) Sebelum membuat keputusan tentang penjatuhan sanksi, Dekan memanggil
mahasiswa yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk
didengar keterangannya.
(2) Kewenangan Dekan untuk memanggil dan mendengar mahasiswa dan pihak-pihak
lain sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan.
(3) Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat atau
meminta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan atas keterangan mahasiswa dan pihak-
pihak lain.

Pasal 16

(1) Apabila Dekan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana Pasal 17 ayat (1)
butir b, d, dan e, Dekan menerbitkan Surat Keputusan.
(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada mahasiswa yang
bersangkutan dengan salinan dikirimkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumber Daya,
Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dosen wali, dan
orangtua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 17
(1) Apabila Dekan berpendapat bahwa sanksi sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf f patut
dijatuhkan bagi mahasiswa yang bersangkutan, maka Dekan membuat surat kepada
Rektor, yang mengusulkan tentang hal tersebut dengan menyebutkan alasannya.
(2) Dalam surat usulan tersebut dilampirkan pula Berita Acara Pemeriksaan dan surat-
surat lain yang relevan.
(3) Tembusan surat usulan tersebut diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
(4) Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan pendapat atas usulan Dekan