Page 146 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 146

Jawaban:
                Daftar lnventarisasi masalah (DIM) merupakan uraian persoalan
                konseptual, substansi, redaksional, dan sistematika atas rancangan
                undang-undang yang disusun oleh:
                                                57
                1.  Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
                2.  DPR jika rancangan undang-undang berasal dari presiden;
                3.  DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari
                    presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
                4.  DPR dan presiden jika rancangan undang-undang berasal
                    dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau
                5.  DPD dan presiden jika rancangan undang-undang berasal
                    dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

            Pertanyaan 74

            Apa yang dimaksud dengan pendapat mini dan siapa yang menyusun?
                Jawaban:
                Pendapat mini diartikan sebagai pendapat yang disampaikan
                fraksi-fraksi di DPR, presiden, dan/atau DPD terhadap RUU pada
                pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat I (kesepakatan
                untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan sebuah
                RUU ke Pembicaraan Tingkat II). Pendapat mini fraksi disusun
                oleh masing-masing fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat,
                Dewan Perwakilan Daerah (terkait lingkup kewenangan DPD),
                dan presiden.

                    Pendapat mini fraksi disampaikan pada pembicaraan tingkat
                I dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal
                tersebut sejalan dengan tahap pembentukan peraturan perun-
                dang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3.
                    57 Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Nomor … Tahun … tentang Tata Tertib  Dewan
            Perwakilan Rakyat, Pasal 149 ayat (5)



                         PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN          91
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151