Page 371 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

peraturan perundang-undangan yang diubah.
127
Contoh:
Pasal II
a. Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang
dan kepailitan yang sedang berlangsung sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan
besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus
berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Imbalan Jasa bagi
Kurator dan Pengurus sampai dengan selesainya

pemberesan penundaan kewajiban pembayaran
utang dan kepailitan.
b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pertanyaan 261
Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa
kali diubah?

Jawaban:
Berdasarkan butir 223 huruf b Lampiran II UUP3:
Contoh:
Pasal I

Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … ) yang telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

127 Ibid, butir 233 huruf c Lampiran II.

316 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT