Page 36 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 36

Pertanyaan 163 ...........................................................146
                       Bagaimana mengurutkan penempatan
                       kata atau istilah dalam ketentuan umum
                       dalam perda?
                       Pertanyaan 164 ...........................................................148
                       Apakah definisi dari  suatu perda provinsi
                       harus dimuat kembali dalam peraturan
                       pelaksanaannya?
                       Pertanyaan 165 ...........................................................149
                       Apakah definisi atau batasan pengertian
                       dari suatu perda dapat dirumuskan
                       berbeda dengan definisi penjelasan
                       suatu kata atau frasa dalam peraturan
                       perundang- undangan yang lebih tinggi?

                       Pertanyaan 166 ...........................................................150
                       Apakah definisi atau batasan pengertian
                       peraturan perundang-undangan dapat
                       dirumuskan berbeda dengan penjelasan
                       suatu kata atau frasa dalam penjelasan
                       peraturan perundang-undangan yang
                       lebih tinggi?
                       Pertanyaan 167 ...........................................................152
                       Apakah teknik penulisan pada definisi
                       atau batasan pengertian (singkatan,
                       akronim, dan penggunaan huruf kapital)
                       berlaku juga terhadap konsiderans?
                       Pertanyaan 168 ...........................................................152
                       Bagaimana penulisan penggunaan
                       huruf kapital atau huruf kecil terhadap
                       suatu kata atau istilah dalam peraturan
                       pelaksanaan yang tidak mendefinisikan
                       suatu kata atau istilah yang telah





                                         xxxv
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41