Page 36 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
        P. 36
     Pertanyaan 163 ...........................................................146
                       Bagaimana mengurutkan penempatan
                       kata atau istilah dalam ketentuan umum
                       dalam perda?
                       Pertanyaan 164 ...........................................................148
                       Apakah definisi dari  suatu perda provinsi
                       harus dimuat kembali dalam peraturan
                       pelaksanaannya?
                       Pertanyaan 165 ...........................................................149
                       Apakah definisi atau batasan pengertian
                       dari suatu perda dapat dirumuskan
                       berbeda dengan definisi penjelasan
                       suatu kata atau frasa dalam peraturan
                       perundang- undangan yang lebih tinggi?
                       Pertanyaan 166 ...........................................................150
                       Apakah definisi atau batasan pengertian
                       peraturan perundang-undangan dapat
                       dirumuskan berbeda dengan penjelasan
                       suatu kata atau frasa dalam penjelasan
                       peraturan perundang-undangan yang
                       lebih tinggi?
                       Pertanyaan 167 ...........................................................152
                       Apakah teknik penulisan pada definisi
                       atau batasan pengertian (singkatan,
                       akronim, dan penggunaan huruf kapital)
                       berlaku juga terhadap konsiderans?
                       Pertanyaan 168 ...........................................................152
                       Bagaimana penulisan penggunaan
                       huruf kapital atau huruf kecil terhadap
                       suatu kata atau istilah dalam peraturan
                       pelaksanaan yang tidak mendefinisikan
                       suatu kata atau istilah yang telah
                                         xxxv





