Page 12 - MATERI Kebijakan PUBLIK1 (1)

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja aparatur negara dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, dan perbaikan

tata kelola organisasi.

2. Penataan Keuangan Negara

Penataan keuangan negara dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan anggaran negara. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengawasan

dan pengendalian penggunaan anggaran, serta perbaikan sistem akuntabilitas

keuangan negara.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilakukan untuk memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah

daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan di daerahnya. Upaya ini

dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dilakukan untuk memberikan akses informasi yang

lebih luas kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi

masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas

pemerintah.

5. Reformasi Hukum

Reformasi hukum dilakukan untuk memperkuat sistem hukum dan peradilan di

Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga negara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

12