Page 167 - E-Modul PBUPB-PDF_Neat
P. 167
BAB X PENGELOLAAN EKOSISTEM TERRESTRIAL
karena itu, perlu sinergi yang baik antara masyarakat adat
dan pemerintah. Disini pemerintah berperan sebagai
fasilitator dan penyedia kebutuhan baik metode, strategi
dan pelatihan bagi masyarakat sebagai pelaku utama dalam
pengelolaan hutan adat. Maka beberapa langkah
pengelolaan yang tepat terkait kawasan hutan adat adalah
sebagai berikut.
1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
2) Bersama masyarakat hukum adat yang berhasil
ditemukan, pemerintah daerah melakukan pendataan
terkait wilayah adat beserta batasnya.
3) Selanjutnya pemerintah mengusulkan penetapan
Hutan Adat berdasarkan data wilayah adat yang telah
teridentifikasi yang diverifikasi oleh tim terpadu.
4) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
menerbitkan keputusan penetepan hutan adat.
5) Pemerintah bersama MHA bekerja sama dalam
menyusun rencana pengelolaan yang tepat terkait
kawasan hutan ada yang telah disahkan. Disini akan
terlihat bentuk pengelolaan yang diintegrasikan
dengan kearifan lokal dan prinsip berkelanjutan.
6) Setelah rencana pengelolaan diputuskan dibentuklan
Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) oleh MHA.
7) Rencana pengelolaan dapat berupa pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu (rotan, getah, madu, bambu, dll),
ekowisata dengan konservasi.
8) Setelah semua rancangan rampung dan disahkan, maka
dilakukanlah pelatihan dan pendampingan teknis.
152
