Page 31 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

18 Sudirman Sultan

d. Di dalam Ilmu Pidana, ada yang disebut dengan delik formal dan
delik materiel. Delik formal adalah delik yang perumusannya
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan delik materiel
adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat
mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana, antara
sifat melawan hukum formal (formiele wederrechtelijkheid) dan melawan
hukum materiel (materiele wederrechtelijkheid).

1. Sifat Melawan Hukum Formal
Secara formal, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila
bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis).
Artinya, suatu perbuatan bersifat melawan hukum ialah jika semua
unsur yang disebut di dalam rumusan delik telah terpenuhi.
D. Schaffmeister mengemukakan bahwa dalam arti formal, sifat
melawan hukum merupakan suatu perbuatan telah memenuhi
semua rumusan delik dari undang-undang. Dengan kata lain, terdapat
perbuatan melawan hukum secara formal apabila semua bagian yang
tertulis dari rumusan suatu tindak pidana telah terpenuhi.
2. Sifat Melawan Hukum Materiel
Perbuatan melawan hukum secara materiel tidak hanya sekadar
bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga
memenuhi syarat-syarat formal (memenuhi semua unsur yang disebut
dalam rumusan delik). Perbuatan harus dirasakan masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Dengan demikian, suatu
perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut
dipandang tercela oleh suatu masyarakat.
Tolok ukur untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum
secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Loebby Logman, bukan
didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu undang-
undang, namun ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan
yang menitikberatkan melawan hukum secara formal cenderung melihat
dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah
cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka perbuatan
tersebut tidak perlu diuji, melawan hukum secara materiel atau tidak.
Fungsi positif dari ajaran melawan hukum formal ini tidak mungkin