Page 17 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 17

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                        17



               DAK INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI,
                                   DAN PERUMAHAN TA. 2021



              Oleh :   Afirma Kitania


































                     alam  upaya  pemenuhan   . .  Untuk memenuhi hal tersebut,   . .  tolak ukur keberhasilan yaitu beru-
                     hak masyarakat untuk   . . .  sesuai dengan amanat UU no. 23   . . .  pa pemenuhan layanan air minum
                     dapat menempati, me-   . . .  Tahun 2014 tentang Pemerintah-  . . .  yang layak hingga 100%, layanan
             Dnikmati, dan/atau memi-       . . .  an Daerah, urusan perumahan   . . .  sanitasi yang layak hingga 100%,
             liki rumah yang layak dalam ling-  . . .  rakyat dan kawasan permukiman   . . .  dan berkurangnya  kawasan  per-
             kungan yang sehat, aman, serasi,   . . .  merupakan urusan  pemerintah-  . . .  mukiman kumuh hingga 0% di
             dan teratur  diatur  sesuai dengan   . . .  an konkuren yang mana menjadi   . . .  seluruh Indonesia  dan Ditjen Pe-
             UU No. 1 Tahun 2011 tentang    . . .  tanggung  jawab bersama antara   . . .  nyediaan Perumahan dengan Pe-
             Perumahan dan Kawasan Permu-   . . .  Pemerintah Pusat,  Pemerintah   . . .  ningkatan Kualitas 1,5 Juta Rumah
             kiman, khususnya  pada  Bab VIII   . . .  Daerah  Provinsi, dan Pemerintah   . . .  Swadaya dan Penyediaan 2,2 Juta
             tentang Pencegahan  dan Pening-  . . .  Daerah  Kabupaten/Kota  yang ter-  . . .  hunian layak dan terjangkau untuk
             katan Kualitas Terhadap Peru-  . . .  golong urusan pemerintahan wajib   . . .  mengatasi backlog rumah nasio-
             mahan Kumuh dan Permukiman     . . .  yang berkaitan dengan pelayanan   . . .  nal.
             Kumuh, serta dalam upaya men-  . . .  dasar. RPJP Nasional untuk RPJM   . . .
             dukung mandat Sustainable Deve-  . . .  Nasional tahun 2015-2019 menye-  . . .  Dalam rangka memenuhi hal
             lopment Goals (SDGs) pada goal’s   . . .  butkan bahwa target pembangun-  . . .  tersebut maka dalam Anggaran
             nomor 6,11, dan 12, maka peme-  . . .  an di bidang permukiman adalah   . . .  Pendapatan  dan Belanja Negara
             rintah memiliki tugas untuk mendo-  . . .  melakukan pemenuhan kebutuhan   . . .  dialokasikan Dana Alokasi Khusus
             rong peningkatan mutu kehidupan   . . .  hunian layak  yang  dilengkapi de-  . . .  (DAK) untuk Pemerintah Daerah.
             dan penghidupan masyarakat un-  . . .  ngan prasarana dan sarana pen-  . . .  DAK Fisik adalah dana yang dialo-
             tuk mencegah berkembangnya pe-  . . .  dukungnya.               . . .  kasi dalam anggaran pendapatan
             rumahan dan permukiman kumuh   . . .                            . . .  dan belanja negara kepada  dae-
             baru serta menjaga dan mening-  . . .  Sesuai dengan Renstra Kemen-  . . .  rah tertentu dengan tujuan untuk
             katkan kualitas dan fungsi peru-  . . .  terian  PUPR  2015-2019, terdapat   . . .  membantu mendanai kegiatan
             mahan dan permukiman.          . . .  Sasaran Strategis yang menjadi   . . .  khusus fisik yang merupakan urus-



                                                                       BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22