Page 27 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 27

27






































                                                            Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR
                                                                                  maka  pelaksanaan pekerjaan
                                                                                  fisik  dilaksanakan  sesuai  de-
             2020 baru selesai sebesar 7,20%   . .  toringdak baik fisik dan keuang-  . .
             keuangan  dan  10,54%  fisik.  Dari   . . .  an serta dilengkapi dengan foto/  . . .  ngan Protokol Kesehatan sesu-
             data yang terdata dari aplikasi   . . .  dokumentasi  fisik  pekerjaan,   . . .  ai dengan Instruksi Menteri Pe-
             tersebut  maka  diperlukan lang-  . . .  titik koordinat lokasi pekerjaan,   . . .  kerjaan Umum dan Perumahan
             kah-langkah  percepatan diantara-  . . .  serta dokumen lain yang di-  . . .  Rakyat Nomor 2 Tahun 2020
             nya sebagai berikut.           . . . .  butuhkan  (Kontrak, PHO, dan   . . . .  tentang Protokol Pencegahan
                                                                                  Penyebanran  COVID-19 dalam
             a.  Pemerintah Pusat dan  Peme-  . . .  DIPA); dan              . . .  penyelenggaraan  Jasa Kon-
                rintah Daerah harus memper-  . . .  d.  Dengan keadaan Pandemi Co-  . . .  struksi
                hatikan batas akhir penyaluran   . . .  vid-19 yang masih berlangsung   . . .
                Dana Alokasi Khusus (DAK) Fi-  . . .                         .
                sik Bidang Infrasturktur PUPR;  . . . .
             b.  Pelaksanaan DAK  Fisik  yang   . . . .
                dilaksanakan  oleh Pemerintah   . . .
                Daerah diharuskan membuat   . . .
                rencana  kerja dalam rangka   . . .
                percepatan  pelaksanaan  fisik   . . .
                dan keuangan seperti: pelaksa-  . . .
                naan konstruksi 2 atau 3 shift,   . . .
                melibatkan tenaga kerja yang   . . .
                lebih banyak, dan koordinasi   . . .
                yang baik antara bohir, kontrak-  . . .
                tor dan konsultan pengawas,   . . .
                dan lain-lain;              . . .
             c.  Pemerintah  Daerah diwajibkan   . . . .
                melakukan pelaporan progres   . . .
                kegiatan dan aplikasi e-Moni-  . . . . .  Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR



                                                                       BULETIN PFID Edisi III/Juli-September 2020
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32