Page 26 - DATA FLIP
P. 26

5. Materi Bimbingan
                           Hal-hal  yang  perlu  diberikan  dalam  bimbingan  mahasiswa  oleh  dosen

                  pembimbing adalah mengenai:

                  a. Pendekatan  sosial  dan  psikologi  sosial  kepada  masyarakat  desa/kelurahan,

                     pemerintah setempat, karyawan dan pimpinan lembaga lokasi KKN.
                  b. Identifikasi  dan  inventaris  masalah  yang  dihadapi  oleh  mahasiswa  maupun

                     masyarakat desa/kelurahan di lokasi.

                  c. Alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
                  d. Perencanaan dan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

                  e. Pengorganisasian dan pengelolaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

                  f.  Pengendalian,  pengarahan,  dan  dorongan  semangat  bagi  para  mahasiswa  KKN
                     selama melakukan tugas di desa/kelurahan/sekolah.


                  6. Pembiayaan dan Sumber Biaya

                           Pembiayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada dasarnya merupakan tanggung
                  jawab  bersama  antara  Pemerintah  Daerah,  mahasiswa,  dan  Universitas  PGRI

                  Silampari. Sumber pembiayaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada  Universitas

                  PGRI Silampari diperoleh dari mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata

                  (KKN)

                  E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi

                         Setelah  mahasiswa  selesai  melaksanakan  KKN  sesuai  dengan  rencana  yang

                  dijadwalkan,  maka  mahasiswa  di  tarik  dari  lokasi,  untuk  kembali  ke  kampus.  Pada
                  saat  penarikan  harus  ada  DPL  yang  menyertai  mahasiswa  KKN  dan  mahasiswa

                  peserta  KKN  wajib  mengikuti  prosesi  kegiatan  penarikan  di  lokasi  dan  membawa

                  produk program unggulan.
                         Penarikan  mahasiswa  dari  lokasi  tempat  pelaksanaan  dikoordinir  oleh  DPL,

                  ditingkat kecamatan/kabupaten dikoordinir oleh kecamatan/kabupaten yang ditunjuk

                  oleh Tim Pelaksana. Pada saat penarikan harus dibuatkan berita acara penarikan yan
                  ditandatangani oleh pejabat setempat dan DPL.



                                                                                                           26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31