Page 7 - E-BOOK PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
P. 7

a.  Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan untuk

                          membuat atau membentuk undang-undang
                       b.  Kekuasaan  eksekutif,  yaitu  kekuasaan  untuk

                          melaksanakan undang-undang

                       c.  Kekuasaan  yudikatif,  yaitu  kekuasaan  untuk
                          mempertahankan  undang-undang,  termasuk

                          kekuasaan  untuk  mengadili  setiap  pelanggaran
                          terhadap undang-undang.

                                                                           Sumber : www.leonardooh.wordpress.com

                                                                         Gambar 1.3 John Locke adalah tokoh politik dan
                                                                         Bapak Liberalisme
                       Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu  merupakan  penyempurnaan  dari

               pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan
               eksekutif,  fungsi  mengadili  dijadikan  kekuasaan  yang  berdiri  sendiri.  Ketiga  kekuasaan

               tersebut  dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  yang  berbeda  yang  sifatnya  terpisah.  Teori


               Montesquieu ini dinamakan Trias Politika.
               2.  Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia


                       Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada
               satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter.

               Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi
               kontrol  dan  keseimbangan  di  antara  lembaga  pemegang  kekuasaan.  Dengan  kata  lain,

               kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.


                        Apa  sebenarnya  konsep  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan  itu?  Kusnardi  dan
               Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers)

               dan  pembagian  kekuasaan  (divisions  of  power)  merupakan  dua  istilah  yang  memiliki
               pengertian  berbeda  satu  sama  lainnya.  Pemisahan  kekuasaan  berarti  kekuasaan  negara  itu

               terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata
               lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan

               yudikatif  merupakan  lembaga  yang  terpisah  satu  sama  lainnya,  berdiri  sendiri  tanpa

               memerlukan  koordinasi  dan  kerja  sama.  Setiap  lembaga  menjalankan  fungsinya  masing-
               masing.  Contoh  negara  yang  menganut  mekanisme  pemisahan  kekuasaan  adalah  Amerika

               Serikat.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12