Page 6 - ES DEBU
P. 6

LATAR




        BELAKANG







                                   Perizinan merupakan salah satu aspek
                         1         penting dalam pelayanan publik, secara

                                   garis besar perizinan berfungsi untuk
                                   memberikan             kepastian         hukum          bagi
                                   pemohon dan masyarakat, selain itu pula
                                   dengan adanya legalitas perizinan yang
                                   dikeluarkan oleh pemerintah berfungsi
                                   sebagai tindakan preventif.



                       disyahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun
            2          2020 tentang Cipta Kerja yang disertai dengan

                       beberapa Peraturan Pemerintah turunannya
                       diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
                       5 Tahun 2021 tentang perizinanan berusaha
                       berbasis        resiko       dan     Peraturan           Pemerintah
                       Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
                       Perizinan Berusaha di daerah maka diharapkan
                       proses penyelenggaraan pelayanan perizinan
                       harus berbasis digital dan terintegrasi secara
                       system.




                                  Dalam        rangka        memberikan           kepastian
                        3         hukum dan meningkatkan iklim investasi

                                  serta kegiatan berusaha, maka perlu
                                  penguatan             peran          dan        komitmen
                                  Pemerintah             guna        mendukung              dan
                                  mengoptimalkan                       penyelenggaraan
                                  perizinan Berusaha, maka daerah dapat

                                  mengembangkan                 system          pendukung
                                  pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan
                                  norma, standar, prosedur, dan kriteria
                                  yang ditetapkan Pemerintah Pusat.



                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11