Page 109 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan, perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
tindakan dan menjadi tantangan di antaranya:
action plan
1. Masih terdapat sisa pinjaman pada beberapa debitur yang belum mendapat

ketetapan Lunas Mutlak dari Pemerintah sehingga proses penginputan data
pada SIKP tidak dapat dilakukan.
Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:

1. Kesadaran terkait pentingnya data calon debitur yang rendah.
2. Adanya pergantian operator SIKP/ regenerasi yang tidak berjalan.
3. Kurangnya peranan Pemda dalam pengisian calon Debitur pada Aplikasi
SIKP.
Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulut dalam

rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Koordinasi Telah dilakukan penandatanganan Berita Acara dengan
Pemerintah Kota Manado terkait pinjaman (catatan: kegiatan untuk IKU ini
terbatas pada pelaksanaan rekonsiliasi dan berita acara dengan pemda
terkait.

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Monev Melakukan monitoring secara berlaka melalui aplikasi SLIM.
2. Monitoring terkait Outstanding Pinjaman termasuk didalamnya kepatuhan
Pemerintah Daerah dalam melunasi Utang Pinjaman.

11. IKU Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD
Definisi IKU Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 48/PB/2016 tentang perubahan

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkoordinasi
dengan Dit. PPK BLU bertugas melakukan pembinaan terhadap BLU dalam
bentuk pengembangan kapasitas SDM/pegawai (capacity building), konsultasi,
monitoring dan evaluasi keuangan BLU serta melakukan asistensi pembinaan
terhadap BLUD pada wilayah kerjanya .
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas. Kemampuan dalam menjalankan aktivitas bisnis
yang fleksibel, dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas,
membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat.

Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

LAPORAN KINERJA 93
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023