Page 115 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Sasaran Strategis (SS) 8: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu
Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: proses bisnis,
workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan
sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan

penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja
Kemenkeu Satu.
Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya
masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh

dan berkembang bersama (kolaboratif).
Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

yang target dan capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.97 IKU pada Sasaran Strategis 8
SS 8: Pertanggungjawaban Keuangan Negara Yang Transparan Dan Akuntabel
Indeks
Kode Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja
8a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, 80% 100% 120
Regional Economist, dan Financial Advisory
8b-N Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 90% 111,49% 120

12. IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist dan
Financial Advisory
Definisi
Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama

IKU sebagai Treasurer, Regional Economist dan Financial Advisory sehingga dapat
terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Implementasi shadow organization dimaksudkan untuk menyelaraskan struktur
organisasi instansi vertikal saat ini dengan berbagai kebutuhan dan tantangan
organisasi dalam jangka pendek. Penajaman tugas dilakukan melalui penguatan
dari sisi keorganisasian, proses bisnis/kegiatan SDM, dan output yang diharapkan
pelaksanaan pengembangan tugas dan fungsi akan menjadi lebih fokus dan
terarah. Implementasi penajaman tugas diukur melalui:
1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan/atau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output

IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penajaman
tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta mengantisipasi
perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global. IKU ini bersifat direct
cascading dari Dirjen Perbendaharaan ke Sekretaris DJPb dan indirect cascading
dari Dirjen Perbendaharaan ke seluruh Kepala Kanwil DJPb dan seluruh Kepala
KPPN. IKU ini juga bersifat direct cascading dari Kepala Kanwil DJPb ke seluruh
pejabat administrator di lingkup Kanwil DJPb. Direct cascading tersebut sebagai
wujud Kemenkeu Satu - DJPb Satu - Kanwil DJPb Satu dengan tujuan agar terjadi
percepatan penajaman tugas DJPb. Direct cascading tersebut merupakan tanggung
renteng/kolektif tanpa pengurangan nilai sebagaimana diatur pada KMK-300/2022
tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

LAPORAN KINERJA 99

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023