Page 121 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

13. IKU Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah
Definisi Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan
IKU peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional.
Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait
Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:
1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. Regional Chief Economist (KMK 395/2022)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo.
KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.
Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan
dengan baik maka dilakukan pengukuran IKU sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan Kemenkeu Kewilayahan (bobot 90%).
a. Join program penerimaan (30%)
b. RCE (35%)
c. Sinergi UMKM (35%)
2. Implementasi pemanfaatan Office365 oleh pegawai DJPb di wilayah (bobot
10%)
IKU ini mandatory dari CTO bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di
lingkungan Kemenkeu. Penilaian untuk komponen 1 adalah tanggung renteng
bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama. Penilaian untuk komponen 2
menjadi tanggung jawab di internal DJPb yang di cascade dari Dit. SITP dan
Pusintek.
Formula Capaian IKU = (Capaian Komponen I x 90%) + (Capaian Komponen II x 10%)
IKU Tahun
2023 Capaian Komponen I = (Capaian Join Program Penerimaan x 30%) + (Capaian
RCE x 35%) + (Capaian Sinergi UMKM x 35%)

Capaian Komponen II = (Capaian keaktifan office365 x 50%) + (Capaian Nilai
Kuis Office365 x 50%)

Komponen I (Implementasi Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan):
I.1 Join Program Penerimaan

Keterangan:
a. Target kegiatan join program penerimaan sebagaimana kesepakatan di setiap
Wilayah yang dikoordinir oleh Setber Wilayah
b. Pengisian realisasi dan target kegiatan join penerimaan dilakukan di tautan
https://bit.ly/CapaianIKU_KemenkeuKewilayahan

I.2 RCE

Keterangan:
• Laporan ALCo Regional adalah laporan yang disusun oleh tiap kantor wilayah
unit eselon I dan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb (selaku selaku
Ketua merangkap anggota Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Daerah)
untuk mendukung pelaksanaan ALCo Reg.
• Waktu pelaksanaan ALCo Regional merujuk pada Nota Dinas terkait
pelaksanaan ALCo Regional yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator Tim ALCo
Regional pada Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat.

LAPORAN KINERJA 105
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023