Page 177 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

1. Mempersempit dan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan
pada pencapaian keadilan dan kesetaraan gender;
2. Melalui Pengarusutamaan Gender diharapkan transparansi dan akuntanbilitas
akan lebih meningkat;
3. Memberikan kinerja terbaik dalam hal pelayanan bagi satuan kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulut sebagai wujud dari implementasi
Pengarusutamaan Gender;
4. Mewujudkan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam segi kesetaraan
akses control, partisipasi dan manfaat;
5. Peningkatan kualitas hidup perempuan;
6. Peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Ruang Lingkup
Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulut dalam hal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender, antara lain:
1. Sarana dan prasarana Pengarusutamaan Gender;
2. Kebijakan Pengarusutamaan Gender;
3. Pemahaman pegawai terkait Pengarusutamaan Gender.

Dasar Hukum
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional, melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif
gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang RPJM 2015-2019, bahwa
pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidangmencakup Pengarusutamaan
pembangunan berkelanjutan, dan tatakelola pemerintahan yang baik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk
penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, mengamanatkan
dasar penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-116/PB/2017
tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat
Perbendaharaan.
Komitmen Pimpinan
1. Berdasarkan hasil analisis gender, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sulut menyusun kebijakan-kebijakan untuk
mengakomodir aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan
dan laki-laki, anak-anak, difabel dan lansia.

161
LAPORAN KINERJA
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023