Page 345 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR KEP-138/WPB.30/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR KEP-31/WPB.30/2023 TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kerja (UPK) di
lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur
Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan
manajemen kinerja;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-85/PB/2023 Tentang
Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan, berakibat pada perubahan Struktur Manajemen
Kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Utara Nomor : KEP-31/WPB.30/2023
Tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6349);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 30);