Page 421 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 421

2
                         yang unggul dan adaptif; dan 10) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang

                         andal.


                    II.  Pembahasan
                          a.   Kepala Bagian Umum memaparkan 1 (satu) risiko Bagian Umum yaitu
                               Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kalender/jadwal rencana

                               penarikan dana. Sampai dengan triwulan I 2023, risiko turun pada level rendah
                               yaitu 11. Hal ini diindikasikan dengan dilakukan penyesuaian anggaran melalui
                               Revisi DIPA sebanyak 2 kali pada triwulan I 2023 dimana revisi ini dilakukan

                               dalam rangka optimalisasi anggaran belanja operasional mendukung program
                               ALCo.
                          b.   Kepala Bidang PPA I menyampaikan 1 (satu) risiko Bidang PPA I yaitu

                               Penyerapan anggaran/belanja negara Kementerian/Lembaga rendah. Sampai
                               dengan triwulan I 2023, risiko masih tetap berada di level tinggi yaitu 16. Hal ini

                               ditandai dengan realisasi anggaran s.d. Triwulan I mencapai total agregat di
                               18,44%. Terdapat penyerapan masih di bawah target yaitu pada jenis belanja
                               pegawai, barang dan modal pada 124 satker dari sejumlah 456. Namun

                               demikian, untuk total nilai penyerapan dapat melampaui target agregat wilayah
                               di periode Triwulan I.

                          c.   Kepala Bidang PPA II memaparkan 1 (satu) risiko pada Bidang PPA II yaitu
                               Peran Kanwil sebagai RCE belum optimal. Sampai dengan triwulan I 2023,
                               besaran risiko turun namun masih tetap pada level tinggi yaitu 16. Hal ini

                               diindikasikan dengan telah disampaikannya nota dinas permintaan data kepada
                               bagian/bidang pada Kanwil, Unit Eselon I Kemenkeu lainnya, serta stakeholder
                               terkait mengenai bahan laporan RCE. Namun demikian, meskipun telah

                               disampaikan nota dinas permintaan data, masih dapat dimungkinkan data yang
                               disampaikan tidak lengkap/valid dan terlambat disampaikan kepada PIC
                               penyusun laporan RCE.

                          d.   Plt. Kepala Bidang SKKI memaparkan 2 (dua) risiko pada Bidang SKKI yaitu: 1)
                               Terdapat pegawai menerima gratifikasi/suap. Sampai dengan triwulan I 2023,

                               risiko turun pada level sedang yaitu 15. Hal ini diindikasikan dengan telah
                               dilaksanakannya public campaign sosialisasi anti gratifikasi baik kepada internal
                               maupun eksternal, secara offline maupun online melalui media sosial. Selain itu,

                               s.d. Triwulan I 2023 tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi ataupun
                               pengaduan mengenai adanya praktik gratifikasi pada Kanwil DJPb Sulawesi

                               Utara. 2) Capaian Target pemenuhan dokumen pada Program Kerja ZI menuju
                               WBK/WBBM tidak tercapai. Sampai dengan triwulan I, risiko turun namun tetap
                               pada level sedang yaitu 13. Hal ini diindikasikan dengan s.d. akhir bulan Maret,

                               penilaian ZI menuju WBBM telah memasuki tahap upload dokumen pendukung
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426