Page 441 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

 Terkait IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D capaian 4,66 dikarenakan ada
beberapa SP2D yang terlambat (lebih dari 1 jam).
 Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay masih melampaui target. Hal ini
dikarenakan 60% dari transaksi digipay disumbang oleh KPPN.
 Terkait IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN menjadi extra effort
pada KPPN Tahuna karena terdapat akun Belanja Modal yang belum terserap. Akun
Belanja modal memiliki pagu sebesar Rp. 6,859,049,000,- dari total Pagu Rp.
8,228,233,000,- oleh karena itu KPPN terus mengupayakan akselerasi proses
penyerapan belanja modal dengan meningkatkan intensitas koordinasi dengan
seluruh pihak-pihak terkait seperti Konsultan Perencana, Tim Pokja, Tenaga Ahli
Manajemen Konstruksi agar pelaksanaan belanja modal dapat segera dieksekusi.

B. Pembahasan dan diskusi progress IKI K-3 Kanwil s.d. April 2023
Secara umum, progress realisasi capaian IKI pada Kemenkeu-Three Kanwil masih dalam status
on track. Terdapat beberapa poin terkait hasil pembahasan dan diskusi progress IKI K-3 Kanwil
sebagai berikut:
 Terkait IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan
Financial Advisory (TREFA) merupakan IKU Baru Cascading dari Kepala Kanwil dan
terdapat pada setiap Kepala Bagian/Bidang. Oleh karena itu, diperluka sinergi dan
koordinasi yang ketat dari setiap Bagian/Bidang dalam pemenuhan dokumen pada IKU
TREFA yang mencakup 4 komponen. Pada triwulan II terdapat 3 komponen yakni
Komponen SDM (50%), Output (25%), dan Kegiatan (25%).
 Terkait IKU LO agar tiap atasan langsung mengawasi penyelesaian pelatihan baik PJJ
maupun e-learning oleh bawahannya.
 Terkait IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN terdapat
beberapa komponen TKD (DD, DAKNF, dsb) yang penyalurannya menunggu
rekomendasi. Selain itu, pemda harus menyiapkan dokumen syarat salur.
 Terdapat perubahan perhitungan pada IKU Presentase akurasi perencanaan kas
sehingga KPPN perlu memantau akurasi perencanaan kas pada MONSAKTI.
 Terkait IKU pada bidang SKKI yakni Indeks kualitas implementasi Digipay memiliki
beberapa tantangan yakni adanya transisi aplikasi lama ke aplikasi baru yakni Digipay
satu, UMKM kurang tertarik untuk bergabung karena kesulitan dalam melakukan upload
produk yang memerlukan koneksi internet, belum adanya punishment bagi satker yang
tidak bergabung, selain itu adanya pembebanan biaya yang di tanggung oleh vendor
dalam pembayaran menggunakan KKP.

C. Arahan Pimpinan
Kepala Kanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala KPPN dan Kepala
Bagian/Bidang atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja dan
pencapaian target organisasi khususnya dalam peningkatan kualitas laporan dan rekomendasi.
Adapun beberapa arahan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil dan Kepala Bagian/Bidang,
yakni:
 Agar memperdalam rekomendasi dalam penyusunan laporan misalnya pada laporan
pembinaan BLU dan BLUD.
 Terkait Bidang PPA II yang akan melaksanakan MOU agar dapat mempertimbangkan
untuk mengundang para satker datang ke Kanwil agar dapat menjelaskan secara
menyeluruh mengingat anggaran terbatas dan kegiatan yang sangat banyak sehingga
perlu melakukan tindakan efisiensi anggaran. Namun apabila dana tersedia,
dipersihlakan untuk melakukan perjalanan dinas ke setiap satker.
 Apabila ada hal-hal penting yang harus ditindaklanjuti harap langsung dinota dinaskan.
 Harap melakukan reviu secara berkala atas proses bisnis di KPPN untuk mengurangi
kesalahan-kesalahan subtantif khususnya untuk FO dan middle office KPPN.

Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan