Page 32 - E-modul Sosiologi Untuk Kelas 11
P. 32

Modul Sosiologi kelas XI KD 3.5 dan 4.5

            Upaya Mengatasi Konflik dan


                             Disintegrasi Sosial






        Setalah kita mempelajari mengenai disintegrasi sosial, kita mengetahui bahwa

   dampak  terburuk  dari  diintegrasi  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  adalah
   konflik. Kita sebagai warga masyarakat yang beradab tentu akan terus berusaha

   untuk melakukan upaya memperbaiki konflik agar kehidupan masyarakat menuju
   arah yang lebih baik lagi. Berikut akan dijelaskan beberapa upaya yang dilakukan

   masyarakat untuk mengatasi konflik.
   1. Perdamaian
           Tujuan  utama  resolusi  konflik  adalah  terciptanya

   perdamaian.  Hakikatnya,  manusia  tidak  ingin  terlibat
   terus  di  dalam  konflik.  Setiap  manusia  pastinya

   menginginkan terciptanya perdamaian. Dilansir dari buku
   Kajian  Konflik  dan  Perdamian  (2015)  karya  Anak  Agung

   dan Nabilla Sabban, perdamaian adalah suatu kondisi di
   mana  masyarakat  bisa  hidup  secara  berdampingan,
                                                                                                                 Sumber: pngtree
   meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan.                                     Gambar 12: Perdamaian dunia
   Penanganan  konflik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah

   tertuang  pada  PP  Nomor  7  Tahun  2005.  Adapun  beberapa  upaya  yang  dapat
   dilakukan  masyarakat  agar  tercipta  perdamaian  yaitu  dengan  komitmen  terhadap
   toleransi,  komunikasi  yang  efektif,  pendidikan,  kesadaran,  partisipasi  aktif  dalam

   kehidupan masyarakat, dan penerapan hukum yang adil
    2. Rehabilitasi
            Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  menangani  konflik
    adalah  rahabilitasi.  Rehabilitasi  merupakan  upaya  atau  proses

    yang  dilakukan  untuk  refungsionalisasi  dan  pengembangan
    hidup  seseorang  ataupun  kelompok  yang  sebelumnya
    mengalami suatu hal seperti konflik, peperangan dan masalah
    sosial lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

    No  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  Pasal  38
    menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
    rehabilitasi  sesuai  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenangnya.
    Rehabilitasi ditujukan pada daerah pascakonflik dan di daerah

    terkena  dampak  konflik.  Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan
    pemerintah  dan  masyarakat  untuk  rehabilitasi  yaitu  seperti                   Tragedi kanjuruhan dan
    pemulihan  psikologis  korban  konflik  dan  perlindungan                           upaya rehabilitasi yang
    kelompok  rentan  dan  pemulihan  kondisi  sosial,  ekonomi,                        dilakukan pemerintah

    budaya, keamanan dan ketertiban pasca konflik.
                                                                                                                25
             @2024, Universitas Negeri Padang, Pendidikan Sosiologi
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37