Page 51 - E-modul Sosiologi Untuk Kelas 11
P. 51
Modul Sosiologi kelas XI KD 3.5 dan 4.5
Dengan demikian, sikap terbuka, inklusif,
menghormati, dan saling pengertian merupakan
faktor-faktor kunci yang memfasilitasi proses
asimilasi antarindividu atau kelompok dalam
masyarakat yang beragam.
7 Anomie merupakan Kondisi dimana masyarakat
B. Anomie tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang
baik dan buruk, dan tidak bisa melihat batasan
apa yang benar dan salah.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005
D. PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Konflik Sosial.
Peraturan tersebut, yang diterbitkan pada
tanggal 18 Januari 2005, mengatur tentang
pengendalian konflik sosial di Indonesia.
Beberapa poin penting dari Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 antara lain:
1. Definisi Konflik Sosial: Menjelaskan
pengertian konflik sosial sebagai
ketidaksetujuan atau ketegangan antara
individu, kelompok, atau masyarakat
yang dapat mengarah pada ketegangan
sosial, perpecahan, atau kekerasan.
2. Tujuan Pengendalian Konflik:
Menetapkan tujuan untuk mengelola,
mengurangi, dan mengatasi konflik
sosial dengan cara yang damai, adil, dan
berkeadilan.
3. Pembentukan Tim Pengendalian
Konflik: Menetapkan prosedur dan
mekanisme pembentukan tim
pengendalian konflik di tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota untuk
menangani konflik sosial.
4. Pengaturan Penyelesaian Konflik:
Mengatur berbagai cara dan metode
penyelesaian konflik sosial, termasuk
dialog, mediasi, arbitrase, dan lainnya.
5. Pencegahan dan Penanganan Krisis:
Memberikan arahan mengenai
pencegahan konflik sosial serta tindakan
penanganan dalam kondisi krisis atau
darurat.
6. Koordinasi antarlembaga:
Memperkuat koordinasi antara berbagai
lembaga pemerintah, masyarakat, dan
@2024, Universitas Negeri Padang, Pendidikan Sosiologi
44
