Page 156 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sidang pemeriksaan
maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara
Peninjauan Kembali, dan perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang harus dilakukan dalam sidang
yang sifatnya terbuka untuk umum.

Pertanyaan 124

Hal apa saja yang harus termuat dalam jawaban termohon dalam
pengujian perda di Mahkamah Agung?
Jawaban:
Dalam menyusun suatu jawaban termohon dalam pengujian perda
di Mahkamah Agung, paling sedikit memuat:

1. judul;
Judul jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah
Agung yaitu memuat nama perda berserta Nomor dan tahun
pengundangan yang akan dilakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. pembukaan;
Pembukaan memuat latar belakang pemikiran dan alasan-alasan
perlunya disusun jawaban termohon terhadap pengujian perda
di Mahkamah Agung.

3. pokok permohonan;
Pokok Permohonan memuat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/
atau bagian perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan lebih tinggi.
4. kewenangan Mahkamah Agung;
Kewenangan Mahkamah Agung memuat uraian mengenai dasar
hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, meng-

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 107