Page 180 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat
P. 180
5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Ta-
hun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diu-
bah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pe-
rangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ma-
lang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C).
Pertanyaan 149
Bagaimana ketentuan pencantuman dasar hukum perda yang me-
rupakan pendelegasian dari peraturan presiden namun peraturan
presiden tersebut tidak didelegasikan dari undang-undang atau
peraturan pemerintah induknya?
Jawaban:
Undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan induk
dari peraturan presiden yang mendelegasikan ke perda tidak perlu
dimasukkan dalam dasar hukum perda. Dalam hal ini yang meme-
rintahkan adalah peraturan presiden sehingga yang dicantumkan
cukup peraturan presiden yang mendelegasikan.
Contoh perumusan dasar hukum pada perda yang merupakan
delegasi Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 131

