Page 52 - PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, WKWI, dan PHK
P. 52
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-
Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain
berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Dengan ditetapkannya Perusahaan pailit, Pengusaha tidak
mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit Perusahaan.
Oleh karena itu pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak Pekerja/Buruh dilakukan oleh
kurator.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu:
a. surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu
6 (enam) bulan.
b. Apabila .
SK No 031834 A
