Page 45 - Demo

Tugas dan Fungsi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakartasesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan; c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah; e. pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian,pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan; g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak; h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding; i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, risiko dan kepatuhan internal; danl. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional.FungsiMelaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.Tugas