Page 11 - RAPKO_Aspar_Revisi_Ketiga_Perbaikan_Senin
P. 11
BAB II
PROFIL KINERJA ORGANISASI
A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
Kantor Pertanahan Kota Palopo merupakan bagian dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian
tugas pemerintah di bidang pertanahan di wilayah Kota Palopo, Sulawesi
Selatan. Sejarah dari Kantor Pertanahan Kota Palopo berkaitan erat dengan
sejarah pembentukan Kota Palopo itu sendiri.
Kota Palopo dulunya merupakan bagian dari Kota Palopo sebelum
akhirnya ditetapkan sebagai kota otonom. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2002, Kota Palopo resmi menjadi daerah otonom terpisah dari
Kota Palopo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Sebagai salah satu institusi pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Palopo
didirikan untuk melaksanakan urusan pertanahan, termasuk pengelolaan,
administrasi, dan pelayanan terkait dengan tanah, seperti penerbitan sertifikat
tanah, pemetaan, penyelesaian sengketa, dan lain-lain.
Seiring dengan berkembangnya Kota Palopo sebagai salah satu pusat
pertumbuhan di Sulawesi Selatan, Kantor Pertanahan Kota Palopo juga
mengalami perkembangan baik dari segi pelayanan maupun infrastruktur.
Kantor ini menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan
layanan pertanahan, mulai dari masyarakat umum hingga pihak swasta dan
pemerintah.
Kantor Pertanahan Kota Palopo memiliki peran penting dalam
memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, serta dalam proses
pembangunan dan tata ruang kota. Sebagai bagian dari BPN, Kantor
Pertanahan Kota Palopo juga berperan dalam melaksanakan program-program
nasional seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
11 | P a g e
