Page 15 - Modul 1 Hakikat Bahasa dan Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia

Sebagai bahasa negara, bermakna bahasa Indonesia adalah
bahasa resmi kenegaraan. Dengan demikian, bahasa Indonesia harus

dipergunakan sesuai sistem yang berlaku dan sudah disepakati oleh para
penuturnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara,

merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 yang

berbunyi: “Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia”. Bukan hanya dalam
undang-undang saja, tetapi ditegaskan kembali dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Bab III tentang bahasa

negara bagian pertama Pasal 25 ayat 3, dijelaskan mengenai fungsi dan

kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara:
Berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar

pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan
kebudayaan tingkat nasional, transaksi dan dokumen niaga, serta

sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Berdasarkan undang-undang tersebut, fungsi bahasa dalam
kedudukannya sebagai bahasa negara dapat dibagi ke dalam empat

bagian, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan,
bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa

Indonesia sebagai alat penghubung tingkat nasional, dan Bahasa

indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan
teknologi (iptek).

2. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional
Salah satu butir isi Sumpah Pemuda yang dirumuskan pada

tanggal 28 Oktober 1928, berbunyi “Kami putera-puteri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Dengan perumusan

salah satu butir Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Indonesia menempati

kedudukannya sebagai bahasa nasional yang mempersatukan seluruh
masyarakat bahasa di Indonesia. Hal tersebut kemudian disempurnakan

kembali untuk melihat fungsi lain bahasa Indonesia dalam kedudukannya

14 Modul 1- Hakikat Bahasa dan Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia