Page 122 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 122

38.883 M2. , tanah Pekarangan seluas 8.000 M2. dan Tanah Kas
                       63
            Desa (TKD) seluas 84.088 M2. Dengan demikian, Pemerintah
            Kabupaten Sleman yang memiliki luas wilayah ± 574,82 Km2,
            dengan 17 Kecamatan  sangat berpotensi terjadinya konflik sebagai
                                 64
            akibat pemanfaatan tanah kosong tersebut, sehingga perlu dilakukan
            regulasi dengan maksud mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong
            dan sebagai instrumen (alat) untuk mencegah terjadinya konflik di
            kemudian hari.
                Dalam perjalanan, implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007yang
            telah berjalan selama hamper 3 (tiga) tahun tersebut, ternyata
            mengalami berbagai kendala dan hambatan, yang mengakibatkan
            pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi tidak dapat dilakukan
            secara optimal, karena terbentur oleh: a) masalah kelembagaan/institusi
            yang belum terbentuk; b) kualitas Sumber Daya manusia (SDM)
            yang belum tersedia dari sisi kualitas maupun kuantitas; c) sarana dan
            prasana penunjang; d) perangkat peraturan perundang-undangan
            di daerah (Perda Hak Ulayat) yang belum tersedia baik di tingkat
            Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota. Meskipun telah tersedia Perda
            Hak Ulayat di beberapa Provinsi, seperti di Nangro Aceh Daru Salam,
            Sumatera Barat, Papua dan Beberapa  Kabupaten seperti Kabupaten
            Lebak, dan Nunukan Kalimantan  Timur, secara reel masih belum
            dapat dioperasionalkan dengan optimal; e) Penetapan Norma, Standar,
            Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan kewenangan urusan
            pertanahan oleh Pemerintah Kab/Kota sebagaimana diperintahkan
            Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2007 yang menjadi kewajiban
            dari Pemerintah (Kepala BPN) dan sampai saat ini belum diterbitkan.
            Meskipun Kepala BPN pernah menerbitkan Keputusan Ka. BPN
            Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Norma  dan  Standar  Mekanisme
            Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang
            Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut
            dari Keppres Nomor 34  Tahun 2003. f) Keterbatasan anggaran/


            63   Olahan data Sekunder Tahun 2009, DPPD Kabupaten Sleman.
            64   Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2005, Yogyakarta, BPS Sleman: 47.


                                          107
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127