Page 150 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan
keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi
baik kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun
bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.
Kemudian jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 6 dengan
Pasal 15 UUPA, maka semua hak atas tanah harus dipelihara baik-
baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.
Kewajiban memelihara tanah tidak hanya menjadi beban pemilik
atau pemegang hak semata, melainkan menjadi beban pula dari
setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu
hubungan hukum dengan tanah. Oleh karena itu, maka hak atas
tanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan.
Sebagaimana diatur dalam: 1) Pasal 27 huruf a angka 3: Hak Milik; 2)
Pasal 34 huruf e: HGU; 3) Pasal 40 huruf e: HGB.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor
4437). Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan
bahwa Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi… meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b.
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; … k. pelayanan
pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. Pasal 14, menyatakan
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
untuk kabupaten/kota…meliputi: a. perencanaan dan pengendalian
pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang;
… k. pelayanan pertanahan.
81
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 149, TLN Nomor 5068). Dalam Pasal 1 butir 22 disebutkan

81 Anonim, (2004), Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerag Dan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Jakarta, CV. Eka Jaya.

135