Page 17 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

dilepaskan dalam konteks tujuan hidup bangsa Indonesia, di mana hak
menguasai negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan
dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga Bumi, Air dan Kekayaan
Alam Yang Terkandung di dalam hukum negara pada hakikatnya
adalah milik publik guna dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; Ketiga, bahwa konsepsi kepemilikan yang
sifatnya keperdataan di dalam sektor yang dimaksud di dalam Pasal
33 UUD 1945, sepanjang bahwa peran negara tidak direduksi menjadi
hanya fungsi mengatur, namun termasuk ke dalamnya kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad).
Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa Hak
Menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan
kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum
adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal
3 menegaskan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi. Khusus untuk Pasal 5 Hukum agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini dan dengan
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 50 ayat (1)
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan
uu. Pasal 56 Selama UU mengenai Hak Milik sebagai tersebut dalam
Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya

2