Page 182 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

dasar penguasaannnya; c) masih ada tanah yang penggunannya
tidak sesuai dengan SK atau dasar penguasaannya; d) tidak ada
tindak lanjut penyelesaian pembangunan; e) penggunaan tanah
tidak sesuai dengan SK atau dasar penguasaan tanah; atau f)
belum mengajukan permohonan hak atas tanah apabila dasar
penguasaan tanah masih berdasarkan Izin/Keputusan/Surat dari
pejabat yang berwenang.
h. Penetapan Tanah Terlantar Oleh Kepala BPN RI

Penetapan tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar
berdasarkan pertimbangan persentase (%) dari luas tanah yang
secara riil diterlantarkan, yaitu:

No Persentase SK Penetapan Tanah Terlantar Keterangan
dari Luas Riil
Tanah yang
diterlantarkan
(%)
1. SK diberlakukan terhadap SK Penetapan Tanah Terlantar yang
100 % seluruh hamparan tanah yang telah diberikan dasar penguasaan
diterlantarkan (Izin/Keputusan/Surat dari
2. SK diberlakukan terhadap pejabat yang berwenang), dan
< 25 % ≤ seluruh hamparan tanah yang bekas pemegang dasar penguasaan
mengajukan permohonan hak atas
100 % diterlantarkan, dan selanjutnya
klepada bekas pemegang HAT tanah sesuai dengan peraturan
diberikan kembali sebagian tanah perundang-undangan atas bidang
yang benar-benar diusahakan/ tanah yang benar-benar diusahakan,
dimanfaatkan atau dipergunakan dipergunakan atau dimanfaatkan
sesuai keputusdan pemberian sesuai Izin/Keputusan/surat yang
haknya, melalui prosedur telah ditetapkan oleh Pejabat yang
permohonan HAT atas beban berwenang.
biaya pemohon;
3. SK Diberlakukan hanya terhadap
≤ 25 % tanah yang diterlantarkan dan
selanjutnya Pemegang HAT
mengajukan permohonan revisi
luas bidang tanah hak tersebut
dan biaya revisi menjadi beban
Pemegang HAT.
4. SK Kepala BPN RI tentang Penetapan Tanah Sebagai Tanah Terlantar disampaikan
kepada Pemgang HAT, atau Bekas Pemegang HAT, dengan tembusan kepada Gubernur,
Kakanwil BPN Provinsi, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan serta Instansi
terkait, dan Pemegang HT apabila tanah ybs dibebani dengan HT.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat wajib mencoret sertipikat hak atas tanah
dan/atau sertipikat HT dari Daftar Umum dan Daftar Isian lainnya dalam Tata Usaha
Pendaftaran Tanah, serta mengumumkan di Surat Kabar 1 (satu) kali dalam waktu
sebulan setelah dikeluarkannya SK Kepala BPN yang menyatakan bahwa sertipikat
tersebut tidak berlaku.

167