Page 24 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Contract Corte Contract/Kontrak Pendek) dan disebut dengan
Zelefbestuurendelandschappen. Contoh: di Kasultanan Deli
(Sumatera), Kerajaan Surakarta (Kasunanan dan Magkunegaraan),
Kerajaan Yogyakarta (Kadipaten dan Kasultanan). Zelfbestuur
Grond- Zelefbestuurendelandschappen. Berdasarkan Diktum Ke-
Empat Huruf A dan B UUPA, hak-hak atau wewenang-wewenang
atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas Swapradja yang masih
ada pada saat berlakunya UUPA demi hukum hapus dan beralih
kepada Negara. Berdasarkan Pasal Indische Staaregeling Pasal 21,
terhadap tanah-tanah Swapradja tidak berlaku ketentuan Domein
Verklaring.Khusus di DIY telah berlakukan UU Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam Pasal 32 UU tersebut
telah mengaskan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro
Pakualaman sebagai Badan Hukum dan diberi kedudukan untuk
menyandang Hak Milik dengan proses Konversi.
e. Tanah Negara Bebas-Vrijstaatsdomein. Tanah-tanah yang
dimiliki oleh Negara berdasarkan ketentuan Agrarische Besluit/
Keputusan Agraria termuat dalam Stb. 1876 No. 118, apabila
di atas tanah-tanah tersebut tidak terdapat atau tidak dilekati/
dihaki dengan hak-hak atas tanah menurut hukum barat maupun
menurut hukum adat.
f. Tanah Negara Tidak Bebas. Adalah tanah-tanah yang oleh
Negara berdasarkan ketentuan Agrarische Besluit Keputusan
Agraria termuat dalam Stb. 1870 no. 118, maka di atas tanah-
tanah tersebut terdapat atau dilekati/dihaki hak-hak atas tanah
menurut hukum barat selain hak eigendom, atau di atasnya
terdapat hak-hak atas tanah menurut hukum adat.
g. Het Departement van Bineelandsch Bestuur. Departemen
Dalam Negeri yang mengurus tugas-tugas di bidang
kepamongprajaan, kepolisian, eigendom, erfpacht, rodi, landrente,
emigrasi dan kolonial dari orang-orang pribumi. Tanah-tanah
yang dikuasai oleh Depdagri ini pada umumnya dikonversi sesuai
peruntukannya, seperti HP atau HGB berdasarkan UUPA. Bagian
Kedua: Ketentuan Konversi Jo. PP No.8 Tahun 1953, PMA No.
2/1960.

9