Page 44 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 44

kejaksaan ke dalam Kensatzu Kyok. Contoh: Penyelesaian Kasus
                Tanah Tegal Buret Lokasi : Kelurahan Kranggan Kec. Galur Kab.
                Kulonprogo DIY; Pihak berperkara: Kodam IV Diponegroro (T)
                melawan Warga Pemilik Letter C An. Karto Pramono Cs. (13
                Org) (P) yg menguasakan pada LBH Yogyakarta; Terdaftar dalam
                perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2002/PN.Wts. Perdamaian (Akta
                Perdamaian) 17 Oktober 2002 masyarakat mendapat kompensasi
                Rp. 300 Juta, yg dipimjami oleh Pemda Kab. Kulonprogo.
            n.  KetentuanUUPA Pasal 21 ayat (3): (3) Orang asing yang sesudah
                berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena
                pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,
                demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
                milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan
                kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka
                waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
                kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau
                hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
                hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa
                hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. dan
                26 ayat (2): Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian
                dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan
                untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hakmilik
                kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping
                kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
                asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan
                oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah
                batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan
                ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
                berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh
                pemilik tidak dapat dituntut kembali.
            o.  Tanah  Timbul,  Tanah Hasil Reklamasi (Pasal 12 PP Nomor
                16/2010).

            p.  Tanah-Tanah Eks Desa Perdikan (UU Nomor 13  Tahun
                1946). Pengaturan Desa Perdikan: Pengaturan Desa Perdikan
                Resolusi Pemerintah Hindi Belanda tanggal 24 Mei 1836 No.



                                          29
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49