Page 52 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Bagian 2

Hak Hak Masyarakat Adat Dalam

Integrasi Hukum Tanah Nasional (Suatu

Kajian dari Aspek Yuridis dan Sosiologis)

Masyarakat Adat

Dalam beberapa literatur “masyarakat adat” merupakan
1
terjemahan dari indigeneous peoples (masyarakat tradisional), tribal
2
peoples (masyarakat suku/pribumi), dan native people (masyarakat asli),
serta forest peoples (masyarakat hutan) atau dalam bahasa Belanda,
inheems.
3

1 Adalah Komunitas, masyarakat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah
mereka yang sembari memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-
invansi dan pra kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap iri
mereka berbeda dari sektor-sektor atau bagian-bagian lain dari masyarakat
yang sekarang mendominasi wilayah tersebut atau sebagian dari wilayah
tersebut. Di masa kini mereka merupakan sector-sektor atau bagian-bagian
yang non-dominan dari masyarakat yang lebih besar, dan mereka ketetapan
untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi yang
akan dating sebagai basis leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai
basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola
budaya, institusi social dan system hokum mereka sendiri. Jose Martinez Cobo,
Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Population, Volume
5, Conclusions Proposal and Recommendation, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7
dan Adds.1-4.
2 Indigenous berasal dari bahasa Latin “indigenae” yang digunakan untuk
membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu
dan mereka yang dating dari tempat lain (advenae). Rafael Edy Bosko, (2006),
Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konstek Pengelolaan Sumber Daya Alam
(terjemahan) The Right of Indigenous Peoples in the Context of Natural Resources
Development, Thenis Dalam Bidang Hukum Internasional di Raoul Wallemberg
Institute of Human Right an Humanitarian Law, Faculty of Law University of
Lund, 1999), Jakarta, ELSAM-LSAM: 52.
3 Bernad Steny, Pluralisme Hukum Antara perda Pengakuan Masyarakat Adat
dan otonomi Hukum Lokal. Jurnal Pembaruan Desa Dan Agraria, Yogyakarta,
84.

37