Page 8 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Sambutan Ketua STPN

Sekali lagi ‘pengadaan tanah’ adalah persoalan yang sangat penting
dan strategis yang memerlukan banyak pemikiran. Ketika berhadapan
dengan ‘pengadaan tanah’ ada banyak hal yang termuat disana yang
secara hati-hati dan jernih harus dilihat kembali agar amanat penting
dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 bahwa bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat tidak kehilangan ruhnya.

Sebagaimana ditegaskan penulis di akhir tulisannya, ‘Masyarakat
Hukum Adat’ perlu diberi kesempatan untuk membangun relasi yang
lebih baik dengan negara maupun pihak investor dalam pengelolaan
sumberdaya alam yang berada di wilayah ulayatnya’. Penting dalam
hal ini untuk mengingat kembali bahwa perlindungan terhadap
hak ulayat masyarakat hukum adat tidak boleh diabaikan di tengah
semakin menguatnya hak menguasai negara terhadap penguasaan dan
pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya.
Keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam
harus diletakkan sekali lagi pada ‘kunci’ kesejahteraan seluruh rakyat.

Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah serta
eksistensi hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum memberikan lingkup pemahaman
yang cukup lengkap mengenai landasan filosofis perlindungan hak
atas tanah dalam perspektif hukum nasional dan hukum adat serta
pengaturan hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat
memiliki kewenangan penuh secara adat untuk penguasaan dan
pemanfaatan atau pengelolaan tanah ulayatnya. Hal ini memang
dihadapkan pada kenyataan lain bahwa kewenangan yang dimiliki
ini secara yuridis formal tidak sekuat yang dimiliki oleh negara seperti
yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

vii