Page 89 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU
Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, dengan berjalannya Era Reformasi
yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
di gantikan dengan UU Nomolr 32 Tahun 2004 jo. Perpu Nomor
3 Tahun 2005 dilakukan peninjauan kembali mengenai eksistensi
desa. Wujud otonomi desa yang partisipatif tersebut tercermin dalam:
Pertama, Pasal 200, ayat (1) yaitu Susunan Pemerintahan Desa yang
terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
[Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebutan nama
Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pemnentukan Peraturan :Perundang-
undangan]; Kedua, Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) yaitu bahwa
pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan
memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat, termasuk dalam
hal ini perubahan status desa menjadi Kalurahan didasarkan pada usul
dan prakarsa pemerintah desa dan badan permusayawaratan desa;
Ketiga, Pasal 203 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih
lansung oleh dan dari penduduk desa warga negara RI yang memenuhi
syarat; Keempat, Pasal 203 ayat (3) pengakuan eksistensi/keberadaan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan “hukum
adat setempat” yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah; Kelima, Pasal 206 huruf a yang berkaitan
dengan kewenangan desa salah satunya didasarkan pada urusan
pemerintahan yang sudah ada sesuai asal-usul desa; Keenam, Pasal 209
ayat (1) tentang keanggotaan BPD disyaratkan wakil dari penduduk
desa bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat;
Ketujuh, Pasal 215 ayat (1) berkaitan dengan pembangunan kawasan
perdesaan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau
pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD; Kedelapan,
Pasal 216 yang mengisyaratkan bahwa pengaturan tentang desa yang
akan dituangkan dalam Perda wajib mengakui dan menghormati hak,
asasl-usul, dan adat istiadat desa Kemudian dengan dikeluarkannya PP

74