Page 99 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

23 PP Nomor 24 Tahun 1997, atau bukti hak lama sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 guna pendaftaran
hak atas tanahnya. Keempat, keterbatasan dana /anggaran pemerintah
Desa untuk melakukan pemeliharaan tanah kas Desa, apalagi untuk
pengurusan sertipikat tanahnya; Kelima, munculnya ulah dari oknum
aparat yang memanfaaatkan ketidakjelasan status tanah kas desa untuk
pemenuhan kepentingan pribadi dengan berkedok pada jabatan yang
diembannya. “Jual tanah bengkok untuk beli Colt” yang dilakukan
oleh oknum aparat Kepala Desa Srumbung . Keenam, masih
53
lemahnya atau belum dioptimalkan kontrol dan/atau pengawasan
serta pengendalian terhadap pemanfaatan tanah kas desa, khususnya
penguasaan secara fisik maupun substansi mekanisme pengelolaan
tanah kas desa, dalam hal ini mengakibatkan tanah kas desa jatuh ke
tangan pihak ketiga, diklaim sebagai miliknya, dikuasai secara fisik oleh
pendatang yang bukan warga desa, atau dengan cara lain menguasaai
dan/atau memanfaatkan tanah dengan cara illegal yang akan
menimbulkan masalah di kemudian hari, jika tanah kasa desa tersebut
akan dioptimalkan untuk kepentingan Pemerintah Desa. Ketujuh,
belum tertibnya adminsitrasi pertanahan (land administration) desa/
Kalurahan. Hal ini karena, administrasi pertanahan desa tidak dapat
dipisahkan dengan peranan Kepala desa di bidang pertanahan. Misal,
tanah kas desa yang diperoleh dari pihak ketiga melalui jual beli, tukar
menukar atau cara lain, akan tetapi tidak ditindak lanjuti dengan proses
pensertipikatanan tanah atas nama Pemerintah Desa, atau tidak diikuti
pencatatan yang berupa perubahan subjek hak tanah dalam buku desa
terhadap tanah yang telah dibeli atau diperoleh dengan cara tukar
menukar. Tidak tertibanya pencatatan yang berupa perubahan subjek
kepemilikan atas bidang tanah dalam bukum administrasi pertanahan
desa tersebut, dikemudian hari akan membuka celah diklaimnya tanah
tersebut oleh para ahli waris pemeilik tanah. Oleh karena itu, peranan
Kepala Desa dalam mendukung dan menunjang tertib adminsitrasi

53 Sarjita, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam era Otonomi Daerah (Makalah
disampaikan pada Workshop Penguatan SDM Pemkab Sleman, 11 November
2008), BPPD Ka.b Sleman. (Tidak dipublikasikan).

84