Page 111 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 111
98 Aristiono Nugroho dan Sutaryono
Peraturan ini (khususnya pada Pasal 79) antara lain
menyatakan, bahwa: (a) tidak diperbolehkan kegiatan
pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung
letusan Merapi 2010; (b) tidak diperbolehkan kegiatan
penambahan prasarana dan sarana baru di area terdampak
langsung letusan Merapi 2010; (c) diperbolehkan kegiatan
pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian,
perkebunan, dan penghutanan kembali di area terdampak
langsung letusan Merapi 2010; (d) Tidak diperbolehkan
kegiatan pengembangan permukiman baru di Kawasan Rawan
Bencana III.
Berdasarkan peraturan tersebut diketahui, bahwa larangan
adanya pengembangan hunian hidup dan larangan menambah
prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung
letusan Merapi 2010, serta pengembangan permukiman baru
di Kawasan Rawan Bencana III; mendapat “kompensasi”
berupa diperbolehkannya pemanfaatan untuk wisata minat
khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutanan kembali.
Oleh karena itu, masyarakat Lereng Merapi hendaknya dapat
memanfaatkan “kompensasi” yang tersedia, terutama untuk
wisata minat khusus, yaitu ecotourism.
Ketika ecotourism diterapkan, dilaksanakan, dan
dikembangkan di Lereng Merapi, ia bersesuaian dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
Tahun 2011 – 2031. Hal ini menguntungkan bagi masyarakat
dan Pemerintah Dusun Pangukrejo, Dusun Pelemsari, Dusun
Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng,
