Page 215 - Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah
P. 215
202 Aristiono Nugroho dan Sutaryono
kelompok industri rumah tangga. Apabila berbagai kelompok
ini sudah terbentuk dan mampu membangun jejaring, maka
secara formal dapat dikukuhkan menjadi desa wisata.
Kedua, pengembangan kelembagaan oleh pemerintah
desa, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Undang-undang ini membawa harapan baru
bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena berdasarkan
undang-undang ini desa dipandang sebagai sebuah entitas,
yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan
aset-asetnya sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks
ini desa dianggap mampu melakukan pengelolaan kebijakan,
perencanaan keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi
warga masyarakat dalam rangka mempercepat peningkatan
kesejahteraan dan kemandirian. Agar desa mampu memainkan
peran dalam mempercepat kesejahteraan dan kemandirian,
maka pembentukan dan atau pengembangan kelembagaan
yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mutlak
diperlukan.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan,
bahwa ada beberapa hal yang bersifat strategis yang dapat
dilakukan oleh desa. Dalam hal ini terdapat dua agenda
strategis yang berhubungan dengan upaya pengembangan
kawasan ecotourism, yakni rencana investasi dan pembentukan
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
