Page 30 - 60 Tahun UUPA

Padahal, hak masyarakat adat tertuang dalam UUPA No.5
Tahun 1960 Pasal 5 yaitu “Hukum agraria yang berlaku atas
bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam
Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
menindahkan hukum agama”

Diperlukan pemyelesaian konflik dengan pendekatan
yang tepat, evaluasi pelaksanaan UUPA, dan juga perbaikan
manajemen pertanahan. Kepentingan negara memang harus
diutamakan tetapi juga harus memperhatikan norma dan etika
dalam melaksanakannya. Konflik masyarakat adat tidak hanya
menyebabkan keresahan pada masyarakat adat saja tetapi juga
rakyat Indonesia secara menyeluruh.
Peliknya Konflik Agraria

Selama tahun 2019, telah terjadi konflik agraria sebanyak 279
kasus dengan luasan lahan konflik mencapai 734.239,3 hektar di
berbagai Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan konflik agraria
terbanyak diduduki oleh Jawa Barat sebanyak 28 konflik, Sumatra
Utara 24 konflik, Kalimantan Tengah 23 konflik, Jawa Timur 21
konflik, Jambi 16 konflik, DKI Jakarta 16 konflik, Riau 14 konflik,
Aceh 12 konflik, Sulawesi Selatan 12 konflik dan Jawa Tengah
11 konflik. Sebanyak 109.042 KK terdampak konflik agraria ini.
Konflik agraria ini terjadi antara petani dan masyarakat adat
terhadap para penguasa (Konsorsium Pembaharuan Agraria,
2019).

Refleksi 60 Tahun UUPA 11