Page 13 - C:\Users\ASUS\Documents\BAHAN AJAR TUTOR TEMA\CALISTUNG\

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai kerakyatan terdapat dalam sila keempat
Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Per-
musyawaratan/ Perwakilan”. Pada hakikatnya
sila keempat bermakna bahwa sistem
pemerintahan dalam penyelenggaraan
negara harus sesuai hakikat rakyat. Artinya
Gambar 2.8 Kepala Banteng
penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri
berlandaskan sistem dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat dengan menempuh jalan
musyawarah mufakat melalui perantara
lembaga perwakilan rakyat. Negara Indonesia
adalah negara demokrasi yang menganut
Sekilas Info
Sekilas Info
sistem demokrasi berdasarkan Pancasila.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan
Indonesia tersebut harus dilaksanakan menganut sistem demokrasi Pancasila.
Artinya pelaksanaan demokrasi di
melalui sistem permusyawaratan dan per- Indonesia berlandaskan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Terdapat
wakilan yang didasari atas ketuhanan,
7 landasan pokok dalam demokrasi
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan Pancasila, yaitu sebagai berikut.
1. Indonesia merupakan negara yang
keadilan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila berdasarkan hukum
2. Negara Indonesia berdasarkan
memungkinkan siapa pun yang memenuhi Undang-Undang
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
persyaratan dapat menjadi pemimpin di
sebagai pemegang kekuasaan
Indonesia melalui prosedur yang telah tertinggi negara
4. Presiden merupakan penyelenggara
ditentukan. Hal ini merupakan amanat yang pemerintahan tertinggi dibawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
terkandung dalam Undang-Undang Dasar 5. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
badan pengawasan lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai eksekutif
6. Menteri negara bertanggungjawab
contoh, pemilu di Indonesia harus dilaksanakan
terhadap presiden
dengan asas “LUBER” (Langsung, Umum, Bebas, 7. Kekuasaan presiden sebagai kepala
negara dibatasi
dan Rahasia) dan “JURDIL” (Jujur dan Adil).
Demokrasi berdasarkan Pancasila merupa-
kan usaha dalam rangka menjamin hak asasi
warga negara, salah satunya adalah hak
berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan

Bab 2 | Penerapan Nilai-Nilai Pancasila 51